FILSAFAT MANUSIA KARL MARX

THE ECONOMIC BASIS OF HUMAN NATURE

(FILSAFAT MANUSIA KARL MARX)

disusun guna memenuhi tugas terstruktur

mata kuliah Filsafat Manusia

oleh

Adam Azano                                    0906522861

Rabia Edra A                                  1006771964

Heksa Tyas W                                  1006764391

Taufiq Rahmat H                            1006771996

PROGRAM STUDI FILSAFAT

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

UNIVERSITAS INDONESIA

2012

Biografi Karl Marx

Karl Marx lahir di Trier, Prusia, 5 Mei 1818 dan meninggal di London, Inggris, 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Marx merupakan seorang teoritikus terbesar pada masa revolusi industri dan sejarah perkembangan sistem ekonomi kapitalis kontemporer. Ia sangat peduli dengan reformasi sosial. Marx mempelajari ide-ide Hegel secara mendasar dan lebih dalam. Ia juga terpengaruh oleh ekonom Inggris Adam Smith dan Sosialis Prancis Saint Simon. Marx menjadi terlibat dengan organisasi praktis dari gerakan sosialis dan komunis, karena ia melihat tujuan pekerjaannya sebagai "bukan hanya untuk menafsirkan dunia, tetapi mengubahnya”. Ia yakin bahwa sejarah bergerak menuju revolusi dimana kapitalisme akan memberikan jalan untuk komunisme.

Marx mencoba mendidik dan mengorganisir kaum proletar. Ia diminta menulis pernyataan definitif mengenai tujuan dari gerakan komunisme internasional, hingga ia menghasilkan tulisan berjudul Manifesto of the Communist Party pada tahun 1848. Pada tahun yang sama juga terjadi revolusi yang gagal di banyak negara Eropa. Setelah kegagalan revolusi di negara-negara tersebut Marx mengasingkan diri ke Inggris kemudian menetap disana hingga datang masa tua dan kematiannya.

Alienasi Manusia: Peran Modalitas Atas Tenaga Kerja

Menurut Marx, semua faktor produksi pada akhirnya diubah menjadi tenaga kerja. Ia membedakan antara tenaga kerja aktif dan tenaga kerja pasif. Tenaga kerja aktif adalah tenaga kerja yang dikembangkan oleh para buruh selama proses produksi, tenaga kerja pasif adalah tenaga kerja yang diwujudkan dalam sarana produksi. Dengan demikian, sarana peoduksi yang dihasilkan membentuk hubungan natara generasi-generasi para buruh masa lalu, mas kini, dan masa depan.

Tenaga kerja pasif yang hadir bersama tenaga kerja aktif dalam proses produksi muncul sebagai kekuatan asing dan jahat, sebagai modal. Marx membedakan antara dua tahap dominasi modal atas tenaga kerja. Pertama, yang ada hanyalah “penggolongan formal” tenaga kerja dibawah modal. Kapitalis menindas para buruh melalui kepemilikannya atas sarana produksi tapi ia tidak memperluas dominasinya dalam proses produksi.

Tahap tersebut dapat diamati dalam sistem “penyingkiran” pada kapitalisme awal. Kapitalis menyediakan bahan-bahan bagi para buruh dan membayarnya untuk mengubah bahan-bahan itu menjadi produk siap jual, contohnya, wol menjadi pakaian. Tahap kedua, yaitu “penggolongan riil” tenaga kerja dibawah modal kapitalis melibatkan dirinya kedalam proses produksi. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam produksi pabrik dimana derajat tenaga kerja diturunkan sebagai perpanjangan mesin. Sementara dalam tahap pertama para buruh memiliki kebebasan bergerak yang sangat luas, sekarang ia harus bekerja sama dengan mesin dibawah supervisi yang ketat dan keras.

Pada tahap kedua, para buruh tertindas oleh modal. Berdasarkan kepemilikannya atas modal, kapitalis dapat mengambil untuk dirinya sendiri, bagian yang telah dihasilkan oleh para pekerja. Ada bentuk dominasi tambahan, dimana para buruh kehilangan semua otonomi dan kepuasan pribadi dari kerja. Kini, modal lebih dari sekedar klaim tentang surplus, ia telah menjadi kekuatan nyata yang mengurus semua energi dan menumpulkan semua bakat yang dimilikinya. Dalam terminology Hegelian: Roh Obyektif menguasai Roh Subyektif; dalam Bahasa Marxis: tenaga kerja pasif menguasai tenaga kerja aktif.

Menurut pemikiran Marx, ironi dan tragedinya adalah bahwa para buruh menjadi sarana untuk memperbudak dirinya sendiri. Barang-barang modal adalah produk-produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja manusia yang pada gilirannya menguasai mereka yang membuatnya. Akar dari gagasan ini adalah kritik yang diambil dari Ludwing Feurbach. Marx mengasimilasikan kaidah tenaga kerja kedalam fiksi yang mencerminkan manusia sebagaimana diciptakan Tuhan yang, dalam realitas, mereka menciptakan diri mereka sendiri.

Alienasi sebagai kepasrahan yang berkaitan dengan penindasan tidaklah sama dengan penindasan itu sendiri. Alienasi yang ditambahkan pada penindasan memperkuat keyakinan pada diri sebagian para buruh bahwa kapitalis memiliki klaim yang sah terhadap surplus berdasarkan pemikiran sahnya atas sarana produksi. Kemudian kepemilikan ini terlihat sebagai sesuatu yang sah karena ia diturunkan dari penyediaan surplus secara sah pada masa-masa sebelumnya. Efektifitas penindasan kapitalis terletak pada kemampuannya untuk mengabadikan kondisi-kondisi dimana penindasan tampil sebagai fakta yang sah secara moral. Dalam konteks ini, alienasi tidak motivasi kepada para buruh agar menyingkirkan kapitalisme; malah, ia menumpulkan setiap bentuk motifasi yang dimaksudkan.

Teori Sejarah : Konsep Materialistis Dialektika Historis

Pada dasarnya Karl Marx mengadopsi teori dialektika Hegel ke ranah materialis. Teori dialektika Hegel bersifat ideal. Hegel menjelaskan tentang dialektika sejarah berupa relasi negasi antara tesis dan antitesis yang pada akhirnya dapat disatukan menjadi gagasan baru berupa sintesis. Gagasan Hegel menyangkut relasi antara roh subjektif dengan roh objektif. Sementara Marx lebih menyoroti fenomena sosial secara konkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Marx membagi realitas sosial menjadi dua, basisstruktur (foundation) dan superstruktur (superstructure). Basisstruktur merupakan realitas sosial yang terdiri dari relasi-relasi ekonomi dan kegiatan (proses-proses) produksi seperti sumberdaya produksi, peralatan dan tata cara produksi, serta peralatan dan tata cara distribusi. Sementara superstruktur merupakan realitas sosial yang terdiri dari relasi-relasi ideologis yang bekerja di level kesadaran. Superstruktur berisi narasi-narasi besar seerti hukum, politik, seni, agama, moralitas, sastra, dan filsafat. Mekanisme yang mampu menguasai basis struktur akan menjadi suatu ideologi yang mampu menguasai realitas.

Menurut Marx basisstruktur telah dikuasai oleh mekanisme kapitalistik. Maka dengan sendirinya seluruh sendi-sendi kehidupan akan sulit terlepas dari kapitalisme. Jika basisstruktur telah didominasi mekanisme kapitalistik, maka superstruktur akan mengafirmasi dominasi tersebut. Keadaan masyarakat yang telah didominasi oleh mekanisme tertentu disebut Marx sebagai suatu masyarakat yang terjerat bangunan ideologi. Bangunan ideologi yang dimaksud Marx adalah kapitalisme. Kapitalisme mampu menstruktur masyarakat sedemikian rupa hingga masyarakat merasa dirinya dalam keadaan normal, wajar, dan baik-baik saja, padahal mereka mengalami kesadaran paksu (false consciousness). Mereka yang mengalami kesadaran palsu adalah masyarakat kelas proletar (buruh/pekerja). Sementara realitas yang sebenarnya telah dimanipulasi oleh kelas borjuis (pemilik modal).

Keadaran palsu merupakan suatu keadaan ketika kaum proletar menganggap semua kontribusi yang mereka berikan dalam bekerja pada kaum borjuis diaggapnya sebagai mekanisme yang normal, wajar, dan bisaa saja. Padahal pada kenyataanya kaum proletar telah diekspliotasi oleh kaum borjuis. Mereka dijadikan komoditi yang harganya sama dengan uang dan alat produksi. Menurut Marx, keadaan tersebut dapat berakhir ketika kaum proletar telah menyadari adanya eksploitasi terhadap diri mereka, kemudian mereka bersatu dengan kaum proletar lain dan melakukan revolusi. Revolusi yang dimaksud Marx adalah revolusi sosial yang mengubah struktur dan ideologi yang ada dari kapitalisme menjadi sosialis-komunis, dimana seluruh anggota masyarakat menjadi suatu masyarakat sama rata sama rasa yang tidak terbatas pada hak kepemilikan. Kondisi tersebut menurut Marx adalah kondisi ideal dan menjadi akhir sejarah bagi kehidupan manusia yang sebelumnya senantiasa terjerat oleh mekanisme ideologis.

Theory Of Human Nature

Apakah landasan yang dimiliki dari ekonomi, budaya, dan kehidupan manusia? Jawabannya aktifitas sosial. Marx mempercayai bahwa individu adalah hasil pengaruh sosialnya, dan karenanya hubungan sosial merupakan hal yang harus sangat disadari. Sehingga menurut pandangan Marx human nature yang sebenarnnya adalah totalitasnya dalam bergabung dalam interaksi sosial manusia. Dasar tersebutlah yang pada akhirnya mengijinkan bahwa kebenaran pada era tertentu bisa berubah pada era selanjutnya. Hal - hal sepertinya normal pada tempat tertentu bisa berbeda pada tempat lainnya.

Namun ada satu pernyataan universal yang tidak bisa ditutupi dari kehidupan manusia, kita adalah being yang berproduksi dan bekerja. Berbeda dengan hewan, dimana mereka bisa hidup dengan dirinya sendiri, tetapi manusia harus bertahan hidup dengan bekerja. Selain masalah keuntungan yang dibahas adalah permasalahan bahwa esensi manusia itu bekerja dan memproduksi karyanya, argument inilah yang mendukung  pergerakan buruh, sebab mereka bekerja bukan karena keinginan sendiri namun karena keterpaksaan sehingga mereka harus menghilangkan semangat berproduksi mereka sesuai dengan keinginan dan kemampuannya sendiri.

Lalu pertanyaan selanjutnya tentang feminisme. Marx masih mempercayaai bahwa keluarga juga merupakan struktur yang dibangun atas dasar perburuhan, dimana perempuan dianggap sebagai yang termarginalkan, dikarenakan mereka yang harus menjaga rumah tangga terutama anak - anak.

Diagnosis

Permasalahan selanjutnya tentang alienasi, mengingat sebelumnya membahas permasalahan esensial tentang kerja, dikatakan pada eranya bahwa seorang buruh mengalami sebuah alienasi dalam bekerja. Sebab bekerja merupakan suatu keterpaksaan dan bukan suatu hasrat yang buruh itu inginkan.

Disaat mereka bekerja mereka harus melupakan kemampuan dirinya yang sebenarnya dia sadari, seperti seorang yang berbakat bermain basket tetapi harus kehilangan waktu untuk mengasah kemampuannya untuk menghabiskan waktunya untuk mengesol sepatu basket, yang pada akhirnya tidak pernah dia bisa beli, di perusahaan NIKE dengan upah minimum, demi memberi makan keluarganya. Disini buruh tersebut terkena alienasi terhadap dirinya sendiri yaitu dalam hal kerja. Mereka terpaksa bekerja untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Alienasi lainnya adalah terhadap apa yang mereka produksi. Setiap keringat yang mereka cucurkan, harus berkurang maknanya sebab mereka telah menyadari bahwa mereka menjual tenaga dan waktunya untuk barang yang mereka produksi, dan barang yang mereka produksi dianggap bukan bagian dari dirinya sendiri. Hal tersebut yang pada akhirnya menyebabkan manusia menjadi tak lebih dari sekedar asset dan nominal angka dalam rumusan akutansi untung rugi suatu perusahaan.

Kita bisa menggunakan ide Kant dalam rumusan etikanya saat membahas Marx, adalah salah untuk memperlakukan orang lain hanya untuk keuntungan ekonomi sendiri (berdasarkan maksim Kant , yaitu setiap orang memiliki keinginan bagi dirinya sendiri.). dalam buku ini juga diberikan contoh bahwa manusia harus mengingat bahwa produksi di peruntukan bagi manusia, bukan manusia sebagai alat produksi.

Review

Kapitalisme diceritakan menjadi sebuah kisah sukses, eksploitasi terjadi di beberapa negara, bahkan di negara maju dimana ada kecenderungan para pemilik perusahaan berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pekerja dipaksa bekerja pada waktu yang lama dengan kondisi yang tidak layak. Pemerintah harusnya menaruh perhatian pada masalah ini tetapi seiring dengan lemahnya pengawasan, perusahaan-perusahaan kembali melaksanakan eksploitasi.

Jika alienasi merupakan problem sosial yang disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis maka sistem tersebut harus dihapus dan digantikan dengan yang lebih baik. Menurut Marx, hal ini akan terjadi ketika kapitalisme terpecah karena kontradiksi di dalamnya dan revolusi komunis akan mengantarkan pada sebuah orde yang baru. Dalam gerakan Marxis juga terdapat kontroversi antara siapa yang perlu menunggu tahap sesuai dengan perkembangan ekonomi sebelum mengharapkan revolusi dan siapa yang menegaskan untuk bertindak tegas untuk mewujudkan revolusi, tapi mungkin tidak menjadi sebuah kontradiksi meskipun revolusi akan terjadi cepat atau lambat.

Marx berpendapat bahwa hanya revolusi sistem ekonomi yang sempurna dapat menyelesaikan masalah. Pembaruan dari kapitalisme misalnya seperti upah yang tinggi, jam kerja yang lebih pendek, dan pensiun menjadi perbaikan dari kerasnya sistem tersebut walaupun tidak dapat mengubah sifat dasarnya. Dengan dukungan dari Marx, akan membangkitkan gairah pekerja agar bersama-sama bekerja demi reformasi, meningkatkan kesadaran mereka, menciptakan solidaritas kelas, memungkinkan mereka untuk menyadari kekuatan mereka, dan dengan demikian mempercepat perubahan revolusioner.

Sedikit demi sedikit perubahan sistem ekonomi kapitalis terjadi, berawal dari British Factory Acts yang membatasi eksploitasi pada pekerja dan pekerja di bawah umur dan memberlakukan asuransi nasional, tunjangan pengangguran, layanan kesehatan nasional dan kemajuan serikat buruh dalam meningkatkan upah serta pengurangan jam kerja. Banyak langkah-langkah khusus yang diusulkan dalam Communist Manifesto mulai diberlakukan di negara-negara ‘kapitalis’, penghapusan pajak penghasilan, konsolidasi kontrol ekonomi di tangan negara, nasionalisasi industri besar oleh negara, dan pendidikan gratis bagi sekolah negeri. Sistem kapitalis yang tak terkendali perlahan memudar di sebagian negara berkembang, perubahan ini terjadi tidak dengan secara langsung dan besar-besaran melainkan dengan step-by-step. Tapi ini bukan membenarkan bahwa sistem yang baru ini merupakan sistem yang sempurna. Komunisme adalah solusi untuk penghapusan kepemilikan pribadi dan dianggap menjadi penjamin hilangnya alienasi dan benar-benar mendatangkan masyarakat tanpa kelas. Marx sangat kabur tentang bagaimana semua ini akan dicapai, tetapi cukup realistis untuk mengatakan bahwa akan ada masa peralihan sebelum transisi berlangsung dimana ini akan membutuhkan kediktatoran dari kaum proletar. Marx tidak memberikan alasan yang baik apakah masyarakat komunis akan benar-benar tanpa kelas atau mereka yang melaksanakan kediktatoren proletariat tidak akan membentuk sebuah kelas baru yang bisa saja membuat mereka menyalahgunakan kekuasaan. Karena tak ada dasar untuk mengharapkan sebuah perubahan ekonomi dapat mengeleminasi segala konflik kepentingan. Namun, kita dapat menyetujui unsur-unsur lain dalam visi Marx; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; pemendekan hari kerja; penyediaan pendidikan universal sehingga manusia dapat mengembangkan potensi mereka; visi masyarakat yang terdesentralisasi dimana orang bekerja sama untuk kebaikan bersama, semua ini merupakan cita-cita dari hampir keseluruhan orang walaupun pada kenyataannya masih banyak kendala ntuk mensinergikannya.

DAFTAR PUSTAKA

John Elster, 2000. Karl Marx, Marxisme-Analisis Kritis, Jakarta, PT Prestasi Pustakaraya.

Rorty, Butler, Dan Kontingensi

UAS Pragmatisme

Adam Azano Satrio, 0906522861

Rorty, Butler, Dan  Kontingensi  

           

Permasalahan utama yang ingin diangkat adalah permasalahan yang selama ini ditimbulkan oleh filsafat itu sendiri, yaitu pernyataan dan persoalan terhadap “truth” yang dianggap memiliki unsur mutlak dan absolut. Rorty menawarkan suatu cara agar filsafat bisa meninggalkan  ataupun tersadarkan, bahwa sudah saatnya meninggalkan pemikiran berbau platonic. Dan memulai suatu perjalanan untuk memandang kehidupan sebagai suatu kontingensi yang mengijinkan adanya perubahan, kebermungkinan, serta ketidakpastian. Semua itu merupakan cirikhas dari Rorty yang mempercayai bahwa pragmatisme haruslah hidup dalam suatu kontingensi yang mengijinkan adanya kebermungkinan. Sedangkan bagi Butler permasalahan yang ingin diangkat lebih dalam adalah persoalan sexual difference, sebagai seorang feminis, Butler mempercayai juga bahwa kontingensi merupakan suatu keharusan agar permasalahan toleransi gender bisa terjadi, terutama dengan teori miliknya tentang performativity dimana identitas seksual  itu dianggap sebagai penentu dari identitas gender seseorang.

Rorty ingin menunjukan bahwa contingency berada dalam berbagai unsurrealitas manusia dan pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam bahasa kita dapat mengetahui bahawasanya kebenaran (Truth) ataupun kepalsuan (Falsity) dalam bahasa terutama merupakan pernyataan yang kontingensi. Karena dalam suatu pernyataan yang kita deskripsikan sesuatu dengan keberpahaman kita yang sebenarnya terlepas dari sesuatu yang  dideskripsikan tersebut. Kita dapat mengatakan bahwa susu itu berwana putih, dan yang orang lain mungkin setuju, namun yang kita dan orang lain itu katakan sebagai sesuatu truth belum tentu pernyataan yang benar, sebab kita menjawabnya dengan pernyatan kita. Kosa kata final inilah yang menjadi titik tolak bagi seseorang untuk mengekspresikan pandangan-pandangan maupun aspirasinya. Tolok ukur fundamental itulah kriteria yang diyakini secara subyektif, dan kemudian digunakan untuk mengekspresikan pikiran-pikiran seseorang.

Sewarna dengan Rorty, Butler menganggap kontingensy merupakan suatu keharusan dalam kehidupan social manusia dalam melihat persoalan sexual difference. Butler menggunakan term Kantian tentang nomena dan fenomena dalam permasalahan sexual difference Butler mempercayai bahwa ketubuhan kita merupakan permasalahan fenomena dan karena semua fenomena itu bersifat kontingensi dan berkelanjutan maka seharusnya tidak ada yang bisa memaksakan suatu norma yang bersifat esensial terhadap tubuh karena seksualitas ketubuhannya. Kontingensi ini mengijinkan keberpahaman bahwa identitas gender itu tidaklah terberi, bersifat an sich dan universal, karena identitas tersebut merupakan suatu performativitas dan selalu berproses menjadi.

         

Lalu apa sebenarnya tujuan Rorty menjelaskan adanya kontingensi dalam bahasa? Adanya final vocabulary yang harus dicurigai? Dan berusaha membuang metafisika? Sebuah pertanyaan sederhana tentang “Bagaimana menjadi Manusia?” seharusnya mampu menggelitik rasio kita. Pernyataan tersebut disadari ataupun tidak, mengizinkan kita berpikir bahwa ada yang lain yang bisa kita anggap sebagai belum menjadi manusia, yang pada akhirnya mengijinkan adanya penindasan serta pengijinan memberikan kesakitan moral pada yang lain. Pada akhirnya ada tujuan moral yang dia sarankan kepada kita yaitu keberpahaman kita dalam pemaknaan kata “We” (Kita). Pada akhirnya yang ingin dikatakan bahwa bahasa juga mempengaruhi pada kehidupan social manusia. Saat kita lebih menekankan persoalan “them” (Mereka) maka telah terjadi sebuah pembedaan yang mengizinkan kita melakukan suatu distingsi pada yang lain. Sehingga kita dapat mengetahui pemaknaan yang lebih dalam dari pertanyaan sederhana dan memberikannya distingsi, seperti “apakah kamu percaya dan menyukai yang kita percaya dan sukai?” menjadi, “apakah kamu menderita?” serta pada akhirnya pernyataan tentang “We” yang lebih luas, inilah letak keberhasilan solidarity pada bab terakhirnya Rorty, dimana tidak lagi kita berpikir hanya menjadi sosok aku tetapi juga menyadari ada yang lainnya, sehingga kita menjadi keduanya. 

Lalu apa yang diharapkan oleh Butler dengan adanya kontingensi dalam sexual difference? Butler lebih mengharapkan bahwa kesadaran tiap orang tentang performativity dalam sexual difference mengijinkan adanya sebuah toleransi yang mengijinkan tiap orang menjalankan proses becoming miliknya sendiri dalam proses kehidupan dirinya sendiri, tanpa diusik oleh yang lain, dimana yang lain tersebut menganggap dirinya normal serta dianggap berhak untuk menentukan norma universal yang fix disebabkan permasalahan ketubuhan.  

Filsafat Hukum yeaaahhh lengkap

Adam Azano Satrio, 0906522861

UTS Filsafat Hukum 2012

 

1. Bacalah artikel DMR Townend yang berjudul “Law: A Short Introduction”, kemudian buatlah essay dengan panduan pertanyaan berikut ini:

1. Apakah hukum itu?

Jawaban:

Pada bagian ini menjelaskan bahwa hukum merupakan sebuah aturan sebagai alat kontrol sosial, tidak terbentuk secara ilmiah namun juga dibentuk oleh konstruksi sosial dimana hukum itu berlaku. Hukum selalu berbeda-beda dimana ia berada tergantung keadaan kultur sosial dan politik yang berjalan. Hukum pula menjadi alat justifikasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang di sebuah masyarakat. Hukum menjadi tidak berjalan ketika seseorang berada dalam situasi terisolasi atau tidak ada seseorang yang lain.

Pada dasarnya, Hukum menurut Liewellyn, hukum memiliki 4 fungsi vital dalam masyarakat sosial, yakni sebagai media penyelesaian konflik, alat untuk mencari cara penghindaran bagi konflik, pengenalan terhadap struktur kekuasaan di suatu wilayah dan kepastian terhadap kedamaian dan ketentraman masyarakat akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang. Sehingga hal ini menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang damai dan terbebas dari tindakan diluar konsensus masyarakat tersebut.

           

Pembahasan diatas menyimpulkan tugas-tugas hukum dalam mengontrol setiap tindakan seseorang, yakni pengontrolan hubungan antara individu, kedua hubungan antara individu dengan masyarakatnya, dan individu dengan negara. Kepastian inilah yang membuat hukum dibutuhkan di sebuah wilayah atas dasar kontrak-kontrak sosial yang telah disepakati.

2. Bagaimana hukum dapat berlaku?

Jawaban:

Implementasi dari hukum yang bisa dikatakan berlaku terbagi kedalam dua sudut pandang, yakni pandangan positivis dan natural law. Dalam pandangan positivisme, hukum dapat berlaku tidak dilihat atas kebenaran yang diciptakan, benar atau salah, kevaliditasan dan tidak validnya tidak terlalu diperkarakan. Namun, hukum dinilai keefektifitasannya dalam sebuah konsensus yang diadakan oleh masyarakat dan disetujui serta dijalankan bersama-sama. Untuk pandangan Naturalist, hukum dinilai benar atas dasar validitas moral yang bisa menilai keputusan hukum berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku secara universal. Validitas moral inilah yang dijadikan landasan penting dalam pandangan kaum naturalist terhadap kebenaran hukum itu sendiri.

3. Bagaimana pandangan weber mengenai keberlakuan hukum?

Jawaban:

Pandangan Weber mengenai keberlakuan hukum dikategorikan kedalam 3 substansi penting. Yakni hukum yang dijalankan oleh aparat yang bersifat koersif, atau dengan jalan kekerasan dan paksaan sehingga individunya menjalankan hukum tersebut. Kedua adalah hukum yang dijalankan dan dijatuhkan oleh seseorang tertentu yang memiliki otoritas kewenangan. Dan ketiga adalah hukum yang diberlakukan dengan dasar konstitusional, legal reasoning sebuah konsensus bersama dalam masyarakat atas tindakan-tindakan hukum yang dijalankan bersama-sama atas keputusan bersama.

4. Jelaskan konteks kekuasaan dalam kaitannya dengan hukum.

Jawaban:

Hukum selalu berdekatan dengan konsep kekuasaan yang sedang berjalan, keadaan hukum ini memang diperlukan sebagai dasar penjatuhan hukum yang bersifat memaksa. Sehingga hukum tidak menjadi hal dapat dipermainkan oleh sembarang orang. Pembuatan hukum ini berjalan secara institusional karena dijalani atas dasar kewenangan kekuasaan tertentu. Pemahaman ini menyimpulkan hukum tidak bisa berjalan tanpa ada kekuasaan diatasnya untuk dapat dinyatakan sebagai sebuah keputusan hukum.

Dalam prosesnya, hukum yang dijalankan berasal dar kekuasaan yang sedang berjalan. Dijalankan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang diberikan hak oleh masyarakat. Namun, hak tersebut tetap saja dibatasi oleh sejumlah kewajiban sehingga kekuasaan tersebut sudah pasti bersifat terbatas dan tidak selalu mutlak atau absolut. Kekuasaan ini jelas digunakan hanya sebagai tujuan penegakan hukum dan melaksanakan fungsi hukum untuk dapat sampai pada tujuannya. Kekuasaan pun tidak hanya digunakan untuk memberikan keputusan, namun juga memberikan perlindungau kepada masyarakatnya dan sejumlah kepentingan-kepentingan yang dibawa.

5. Bagaimana hukum bekerja? Jelaskan.

Jawaban:

Hukum dapat bekerja dalam beberapa kategori tertentu. Yang pertama adalah hukum dapat bekerja ketika adanya pemisahan peranan antara pembuat hukum dan pelaksana hukum, jadi hal ini harus terpisah karena kebersatuan dari kolektifitas ini cenderung dapat menimbulkan ketidakstabilan hukum yang berjalan.

Yang kedua adalah rule-making. Dimana dalam kerangka konstitusional, hukum dibuat oleh kelompok legislatif dengan segala kewenangannya. Legislatif dalam sebuah parlemen yang memusyawarahkan kepastian pembentukan hukum berdasarkan konvensi dari peranan kelompok masyarakan yang memiliki posisi dan legitimasi untuk membuatnya.

Yang ketiga, posisi keadilan alamiah dalam proses Adjudikasi yang memiliki dua fungsi, untuk mengaplikasikan dan menginterpretasi hukum, dan untuk memastikan bahwa proses pembuatan hukum dapat berjalan secara kontitusional dan mengakomodir hak-hak individu.

2. Jelaskan habeas corpus dan pacta sunt servanda. Dalam konteks apa prinsip tersebut dipergunakan, berikan contohnya.

Jawaban:

Habeas Corpus dianalogikan suatu istilah dari Inggris yang bagian dari system yang bertujuan untuk membantu kaum pemilik tanah. Habeas Corpus merupakan suatu asas hukum dimana pihak berwenang harus dapat membuktikan dipengadilan alasan penahanan dengan disertai bukti yang cukup. Fungsinya adala perintah itu mengijinkan hakim untuk memutus apakah Kustodian tersebut diberi wewenang oleh hukum untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. MIsalnya, hakim berpendapat bahwa penahanan itu melanggar undang-undang maka tahanan itu harus dilepaskan segera. Dengan demikian setiap penahanan yang dianggap tidak legal dapat dimintakan pemeriksaannya melalui perintah Habeas Corpus dari Hakim. Seseorang yang ditahan dalam kasus pidana segera dapat meminta keputusan hakim untuk meninjau sah atau tidak penahanannya termasuk jangka waktu penahanannya dan kemungkinan dilepaskan dengan jaminan

Sedangkan Pacta Sunt Servanda adalah perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyelenggarakan. Prinsip ini sangat fundamental dalam hukum internasional dan menjadi norma imperatif dalam praktek perjanjian internasional. Prinsip ini merupakan jawaban mengapa perjanjian internasional itu mempunyai kekuatan mengikat. Dalam Pasal 26 Konvensi Wina dirumuskan pengertian pacta sunt servanda, bahwa setiap perjanjian mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip iktikad baik ini tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat khusus, tetapi juga berlaku terhadap perjanjian internasional yang berlaku umum seperti Piagam PBB.

3. Jelaskan materi Natural Law.

1. Bagaimana konsep natural law? Bagaimana pandangan natural law mengenai hukum? Apa yang dimaksud dengan hukum menurut pandangan natural law? Asumsi apa yang diberikan oleh pandangan natural law terhadap hukum, jelaskan masing-masing. Sebutkan ciri-ciri natural law

Jawaban:

Hukum alam atau natural law merupakan suatu konsep hukum yang di bentuk akibat kekecewaan dari hukum Tuhan atau hukum agama. Bisa dikatakan konsep hukum alam tidak digunakan sebagai alat penjelasan. Teori hukum alam tidak berangkat untuk menjelaskan moral, pengaturan hukum atau politik dengan mengacu pada (manusia) alam, tetapi untuk membenarkan dan mengkritik mereka. Alam bukanlah untuk menjelaskan , tapi alat normatif untuk membedakan yang baik dari hukum buruk. 

a) asumsi bahwa ada kriteria universal dan abadi berlaku dan prinsip-prinsip atas dasar hukum positif yang dapat dibenarkan dan / atau dikritik. Asumsi ini yang berangkat dari kekecewaan terhadap hukum dari Tuhan. Dimana hukum alam memiliki posisi lebih tinggi dari hukum super natural.

b) asumsi bahwa kriteria dan prinsip-prinsip yang didasarkan pada alam, baik alam fisik, atau lebih spesifiknya, sifat manusia. Asumsi ini menekankan dimana ada perbedaan antara hukum alam dan buataan manusia. Hukum ini bertitik tolak pada hukum alam itu sendiri sebagai alat untuk bertahan manusia. Asumsi ini menganggap bahwa hukum alam merupakan yang tetap tidak seperti buatan manusia yang cenderung berubah – ubah.

c) asumsi bahwa manusia dapat menemukan prinsip-prinsip dengan menggunakan alasan. Asumsi ini beranggapan bahwa alam dan kriterian dapat disimpulkan dari alam yang dapat di akses oleh akal manusia. Alasan merupakan hal yang dibutuhkan yang mana ini kemudian di objekan dalam ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Aquinas, hukum alam sebagai satu set dalam prinsip global.

2. Jelaskan pemikiran classic mengenai natural law. Plato, aristoteles, Cicero dan kaum stoa.

Jawaban:

Plato

Meskipun Plato tidak memiliki teori eksplisit hukum alam, (dia hampir tidak pernah menggunakan frase hukum alam kecuali dalam Georgias 484 dan Timaeus 83E), konsep tentang alam, menurut John Wild, Guru Besar Filsafat di Harvard 1927-1961 , berisi beberapa elemen yang ditemukan di banyak teori hukum alam. Menurut Plato kita hidup di alam semesta yang teratur.. Pada dasar alam semesta ini teratur atau alam adalah Formula paling mendasar dari rumusan teori tentang Virtue. Virtue adalah penyebab dari segala sesuatu dan bila dilihat itu mengarah seseorang untuk bertindak bijaksana terutama dalam penegakan hukum.

Aristoteles

filsafat Yunani menekankan perbedaan antara "Nature" (fisis,) di satu sisi dan "hukum", "adat", atau "konvensi" (nomos,) di sisi lain. Hukum bervariasi dari satu tempat ke tempat, tapi apa yang "nature" harus sama di mana-mana. Nature law mungkin dianggap paradok karena hukum adat bisa ada, tetapi Socrates dan ahli waris filosofis, Plato dan Aristoteles, menekankan adanya keadilan alam atau hak alamiah yang murni dan tidak tercampur oleh hukum adat.

Bukti terbaik Aristoteles memiliki pikiran ada hukum alam berasal dari Retorika, dimana catatan Aristoteles bahwa, selain dari "tertentu" hukum bahwa setiap orang telah diatur untuk sendiri, ada "umum" hukum yang sesuai dengan sifat . Konteks ucapan ini, bagaimanapun, menunjukkan hanya itu Aristoteles menyarankan bahwa hal itu bisa retoris menguntungkan untuk menarik hukum semacam itu, terutama ketika "khusus" hukum kota sendiri adalah menolak dengan kasus yang sedang dibuat, tidak ada sebenarnya seperti hukum; Aristoteles, apalagi, dianggap dua dari tiga kandidat untuk hukum, yang berlaku universal alam yang disediakan dalam bagian ini menjadi salah satu teori Aristoteles tentang tradisi hukum alam akibatnya diperdebatkan.

Kaum Stoa

Perkembangan tradisi keadilan alam menjadi salah satu hukum alam biasanya disebabkan oleh Stoic. Munculnya hukum alam sebagai suatu sistem universal bertepatan dengan munculnya kerajaan besar dan kerajaan di dunia Yunani. Bahwa hukum "lebih tinggi" yang Aristoteles sarankan bahwa orang bisa mengetahui hukum alam, yang bertentangan dengan hasil undang-undang positif ilahi, hukum Stoic alam tidak peduli dengan yang ilahi atau sumber alam hukum itu: Stoic menegaskan adanya tatanan rasional dan bertujuan untuk alam semesta (ilahi atau hukum abadi), dan sarana yang rasional tinggal sesuai pesanan ini adalah hukum alam, yang dibilang tindakan yang selaras dengan kebajikan.

Cicero

Pandangan Cicero hukum itu berasal dari Allah. Bagi Cicero, hukum alam mengharuskan kita untuk berkontribusi untuk kebaikan umum masyarakat yang luas. Tujuan hukum positif adalah untuk memberikan "keamanan warga negara, pelestarian negara, dan ketenangan dan kebahagiaan hidup manusia." Dalam pandangan ini, "undang-undang jahat dan tidak adil" adalah "apa pun kecuali 'hukum,'" karena "dalam  definisi 'hukum' istilah melekat ada ide dan prinsip memilih apa yang adil dan benar."  Hukum , menurut Cicero, "seharusnya menjadi pembaharu wakil dan insentif untuk kebajikan." Cicero menyatakan pandangan bahwa "kebajikan yang kita harus memupuk, selalu cenderung untuk kebahagiaan kita sendiri, dan bahwa cara terbaik untuk mempromosikan mereka terdiri dalam hidup dengan laki-laki dalam persatuan yang sempurna dan amal yang disemen oleh saling menguntungkan.

3. Jelaskan pemikiran Aquinas mengenai hukum. Bacalah Summa Teolologica 1a2ae.90-108. Apa definisi hukum menurut Aquinas? Jelaskan 4 kata kunci dalam definisi tersebut. Jelaskanapa yang dimaksud eternal law, natural law, human law dan divine law, gunakan penjelasannya langsung dari teks Summa Teologica. Pelajari diagram dalam artikel T Hoffman, kemudian terangkan kembali substansi dari diagram tersebut.

Jawaban:

Definisi hukum menurut Aquinas adalah suatu  penggabungan dari empat komponen (kata kunci) sebagai berikut:  1) hasil penalaran yang diciptakan, 2) demi kebaikan bersama, 3) dibuat oleh seseorang yang peduli akan lingkungannya, untuk kemudian 4)  disebarluaskan.

Eternal law berdasarkan definisi dalam kamus berarti hukum kekal, atau dapat dikatakan sebagai penalaran hukum menuju tujuan yang terakhir, sehingga segala sesuatu diasumsikan memiliki tujuan. Pada akhirnya segala sesuatu yang beraturan dan bertujuan diebut sebagai hukum. Tujuan terakhir ini adalah tuhan.  Natural law (seperti dijelaskan pada jawaban 3a), merupakan inovasi dari konsep eternal law yang dikolaborasikan dengan penggunaan akal budi manusia. Human law adalah hukum yang dibuat atas nama kemanusiaan. Konsep penggunaan hukum bersifat partikular dan bertujuan pada kebaikan yang sempurna. Divine law merupakan hukum yang bersumber dari sifat-sifat ketuhanan. Hukum dianggap memiliki dimensi religiusitas. Manusia dihadapkan pada kewajiban akan aturan-aturan dalam agama agar selamat dalam dunia kehidupan dan hidup mulia di sisi Tuhan.

 Eternal law yang berasal dari Tuhan menjadi dasar dari hukum-hukum lainnya. Artinya, baik natural law, human law, maupun divine law, masing-masing mengandung dimensi atau unsur-unsur hukum Tuhan atau hukum dari Tuhan (Eternal Law) mencakup segalanya, hukum Tuhan melampaui segala hukum.  Divine law sebagai konsep yang religius dapat bersentuhan dengan natural law karena adanya persamaan yang menggunakan rasio manusia. Natural law berhubungan dengan divine law karena ada nilai etis yang mengarah pada kemiripan pada konsep religiusitas moralis (tentang baik-buruk) sedangkan human law berada dalam lingkar natural law karena human law tersebut berisikan rumusan peraturan yang menjadi turunan dari konsep etis yang berdasarkan rasio pada natural law. Human law tidak beririsan dengan divine law karena human law terkesan terintervensi dari tindak nafsu manusia.Sehingga kebenaran human law dianggap kebernaran yang paling kecil.

4. Baca Leviathan by Hobbes. Jelaskan konsep dan pemikiran Hobbes mengenai natural law. Carilah 19 kategori hukum alam dalam teks leviathan, dan tuliskan paragraph yang memuat substansi dari 19 kategori hukum tersebut.

Jawaban:

Thomas Hobbes bukannya mendirikan sebuah teori paham kontrak positivisme hukum tentang apa semua orang bisa setuju atas: apa yang mereka cari (kebahagiaan) adalah tunduk pada anggapan, tapi konsensus yang luas bisa membentuk sekitar apa mereka takut (akibat kekerasan di tangan lain). Hukum alam adalah bagaimana manusia rasional, berusaha untuk bertahan dan makmur, akan bertindak. Ia ditemukan dengan mempertimbangkan hak-hak alami manusia, padahal sebelumnya dapat dikatakan bahwa hak-hak alami ditemukan dengan mempertimbangkan hukum alam. Menurut pendapat Hobbes ', hukum-satunya cara alam dapat berlaku adalah bagi manusia untuk tunduk pada perintah yang berdaulat. Karena sumber utama hukum kini berasal dari berdaulat, dan keputusan sultan tidak perlu didasarkan pada moralitas, positivisme hukum lahir. modifikasi Jeremy Bentham pada positivisme hukum lebih lanjut mengembangkan teori.

Seperti yang digunakan oleh Thomas Hobbes dalam Leviathan risalah-Nya dan De Cive, hukum alam adalah "suatu ajaran, atau aturan umum, ditemukan oleh akal, dimana manusia dilarang untuk melakukan apa yang merusak hidupnya, atau menghapus berarti mempertahankan yang sama, dan untuk menghilangkan bahwa dengan yang dia pikir lebih baik dapat dipertahankan ".

Menurut Hobbes, ada Hukum sembilan belas. Dua pertama diuraikan dalam bab XIV dari Leviathan ("dari hukum alam pertama dan kedua, dan kontrak"); yang lain dalam bab XV ("undang-undang lainnya alam").

filsafat Hobbes termasuk serangan frontal pada prinsip dasar dari tradisi hukum sebelumnya alam, mengabaikan hubungan tradisional kebajikan dengan kebahagiaan,dan juga re-mendefinisikan "hukum" untuk menghilangkan pengertian tentang hukum memiliki tujuan Virtue. 

5. Bacalah teks second treatise of civil government by Locke. Carilah kata kunci law of nature atau natural law dan tuliskan kembali semua paragraph yang memuat kata kunci tersebut. Kemudian jelaskan pemikiran Locke terkait natural law. www.constitution.org two treatises of government

               

Jawaban:

Menurut Locke hukum alam adalah hukum dari berasal akal budi (law of reason), manusia mengenal dan memahami hukum alam tersebut melalui pemikiran akal budinya. Hukum Alam memang dibentuk oleh kehendak Tuhan, dan manusia diwajibkan Tuhan untuk bertindak sesuai dengan hukum alam itu. Karena manusia bersifat rasional, ada keselarasan anatara hukum ini dan hakikat manusia yang rasional. Secara otomatis hukum ini, ada suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat mengikat. Namun hukum ini bersifat rasional. Locke menekankan kesetaraan dan kebebasan baik itu dalam pengertian (freedom) maupun merdeka (liberty). Kemudian manusia membentuk suatu pemerintahan, dimana manusia ingin agar hukum yang dibentuk dan dijalankan oleh pemerintahan yang dibuat oleh manusia tersebut kembali kepada perintah-perintah hukum alam sebagaimana yang dimiliki manusia dalam keadaan alamiahnya.

4. Jelaskan materi Legal positivism

1. Bagaimana konsep Legal Positivism? Bagaimana Legal Positivism memandang hukum? Apa yang menjadi dasar validitas hukum menurut legal positivism? Bagaimana hubungan hukum dan moralitas menurut legal positivism?

Jawaban:

                        Pandangan kelompok legal positivisme jelas terkait dengan validitas  hukum yang tidak bersumber pada benar atau salahnya sebuah keputusan, namun adanya praktik legal dari rumusan dasar hukum yang dibicarakan di masyarakat tanpa mengindahkan validitas moral. Namun semuanya bertolak daripada pandangan-pandangan kelompok yang mendapat kewenangan merumuskan hal tersebut.

Konsep legal positivism berakara dari pandangan positivisme yang berawal pemikiran pada hal yang bisa di obsevarsi dan dieksperemental. Pandangan positivism tentang hukum bahwa manusia atau konvensi yang melihat hukum dari posisi sesuatu yang selalu ditaati oleh warga Negara dan diterapkan oleh hakim. Mereka lebih cenderung melihat hukum itu dari sisi validitas yang berdasarkan isi tidak peduli seberapa jeleknya moralitas. Argument kaum positivism semata – mata melihat sisi hukum sebagai lembaga manusia. Oleh karena itu mereka sangat sulit jika dipertanyakan pada kasus etika, bersifat moralitas.

2. Apa yang dimaksud Separability thesis, pedigree thesis, the social fact thesis, the conventionality thesis, jelaskan.

Jawaban:

Separability thesis adalah pemaham konsep hukum yang memisahkan konsep etis dan moral dalam pelaksanaan sebuah hukum. Hal ini berdasar pada penolakan terhadap asumsi-asumsi mengenai moral etis yang berbeda-beda di masyarakat. Namun dalam prakteknya, tidak adanya masukan dari pandangan moral terhadap konten hukum yang diberlakukan tidak terjadi begitu saja, namun selalu terdapat pertimbangan psikologis dan karakter terhadap jenis hukum sendiri. Bukan untuk memisahkan keberadaan prinsip moral, namun mengeluarkan konsep moral dari konten hukum namun tetap mengakuinya sebagai pembentuk karakter dari psikologis.

Bertolak belakang dari prinsip Separability thesis, komentar Pedigree thesis lebih mengacu pada kembalinya kewenangan dari kekuasan dalam kedaulatannya memberikan keputusan hukum. Hal ini diasumsikan dari kapabilitas hukum yang diberlakukan agar hukum dapat diterima karena memiliki sumber yang memiliki pertanggungjawaban.

Prinsip argumentasi lain yang ditawarkan legal positivisme adalah The Sosial Fact thesis, saat hukum dibentuk oleh konstruksi sosial, yang legitimasinya berdasarkan fakta sosial yang berlangsung dimasyarakat..

3. Bandingkan konsep legal positivism dengan natural law

Jawaban:

                        Perbedaan mendasar dari konsepsi ini adalah ketika natural law melihat hukum sebagai satu kesatuan prinsip hukum dalam makna yang telah terberi. Sedangkan legal positivisme melihat kebenaran dan kepastian hukum dari fungsi yang berjalan dari fakta-fakta yang muncul di masyarakat.

4. Terangkan konsep pemikiran Austin minimal 0.5 halaman maksimal 1.5 halaman.

Jawaban:

            Kata kunci dalam hukum menurut Austin adalah perintah – hukum dalam masyarakat adalah perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (the supreme political authority), yang  berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang memiliki kedaulatan ini mungkin individu atau juga sekelompok individu. Syaratnya : (1) individu atau kelompok individu merupakan orang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat; dan (2) individu atau kelompok individu yang berdaulat ini tidak patuh pada siapa pun juga di atasnya. Jadi sumber hukum menurut Austin, adalah penguasa teringgi yang  de facto dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat sementara ia sendiri tidak tunduk pada siapa pun. Dengan demikian,Austin mempertanggungjawabkan validitas hukum dengan merujuk pada asal usul atau sumber yang secara faktual empiris diakui memiliki otoritas untuk menciptakan hukum).

Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum bersifat non optional. Karena itu, mengkritik para penganut teori hukum kodrat Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral. Hukum dalam arti terakhir ini tidak punya implikasi hukuman apapun. Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan , yakni pelanggarannya dikenai hukuman atau sanksi hukum, maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum; atau hukum kehilangan esensinya sebagai perintah. Dengan demikian, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktek tidak dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum adalah absurd, karena hukumyang demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat. Padahal, demikian Austin, mengontrol perilaku masyarakat adalah fungsi utama hukum. Dalam arti ini, sebetulnya Austin sepakat dengan Aquinas yang juga melihat hukum sebagai alat kontrol sosial. Akan tetapi, berbeda dengan Aquinas yang melihat hukum tertuma sebagai hasil kerja rasio, Austin justru menekankan watak perintah hukum yang bersumber pada kedaulatan penguasa. Dalam arti ini, pandangan hukum Aquinas lebih lunak dibandingkan dengan pandangan Austin.

Hukum sebagai perintah, menurut Austin, memuat dua elemen dasar. PertamaI, hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan, yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tentu saja, tidak semua keinginan mempunyai kekuatan sebagai hukum. Kalau saya ingin makan, misalnya, keinginan seperti ini pasti bukan hukum sifatnya. Karena itu, keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yakni bahwa “pihak yang terkena hukum harus menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku.” Dengan demikian, hukum dalam arti perintah yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang berlaku. Karena itu elemen hukum yang kedua ialah bahwa hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan membahayakan subjek yang melanggarnya. Individu yang terkena perintah dengan sendirinya terikat, wajib berada dibawah keharusan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kegagalan memenuhi tuntutan perintah akan berakibat bahwa subjek yang terkena perintah mendapat sanksi hukum

5. Terangkan konsep pemikiran Hart minimal 0.5 halaman maksimal 1.5 halaman.

Jawaban:

Kritik yang cukup penting diberikan oleh H.L.A Hart terhadap  pemikiran Austin. Hart mencatat tiga kelemahan pokok dari teori perintah Austin. Semua kesulitan dalam teori Austin, menurut Hart, terletak pada pandangan Austin yang melihat hukum sebagai emanasi atau jelmaan diri dari penguasa absolut.

Pertama, hukum harus memiliki keberlangsungan hukum, tidak boleh tergantung seluruhnya pada person tertentu. Dalam bahasa Morawetz, hukum harus memiliki kemampuan bertahan melampaui person-person yang menciptakannya (transpersonal continuity). Mengasalkan hukum pada pribadi tertentu, dalam hal ini penguasa absolut, akan menimbulkan problem kekosongan hukum ketika yang bersangkutan meninggal dunia.

Kedua, hukum seharusnya berlaku bagi segenap anggota masyarakat termasuk penguasa. Dengan menjadikan hukum sebagai jelmaan keinginan penguasa, tidak jelas apakah penguasa sendiri tunduk pada hukum yang berlaku. Teori kedaulatan Austin tidak tegas membuka kemungkinan bagi penguasa untuk tunduk pada hukum buatannya sendiri. Dengan demikian, teori kedaulatan Austin menciptakan, menurut istilah Morawetz, problem of self-limitation karena tidak mudah seorang penguasa memerintah dirinya sendiri. Tentu saja ini membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan penguasa.

Ketiga, Austin gagal membedakan dengan tepat konsep “konsep berada di bawah kewajiban” dan “berada di bawah paksaan”. Menurut Hart tunduk pada kewajiban (under a duty) dan dipaksa (being obliged atau being forced) mengikuti kemauan adalah dua hal yang berbeda. Bertolak dari kritik ini Hart membangun teorinya dengan merujuk bahwa validitas hukum tidak pada individu atau kelompok individu yang berdaulat, melainkan pada sistem. Hukum tidak bergantung pada orang tetapi pada sistem (Lembaga peraturan).

6. Terangkan konsep pemikiran Kelsen minimal 0.5 halaman maksimal 1.5 halaman.

Jawaban:

Jika dilihat karya-karya yang dibuat oleh Hans Kelsen, pemikiran utama meliputi tiga masalah utama yakni: teori tentang negara, hukum, dan hukum internasional. ketiga masalah tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena saling terkait dan dikembangkan secara konsisten berdasarkan logika hukum yang formal. logika formal telah lama dikembangkan dan merupakan karakteristik utama filsafat neo-kantian yang berkembang menjadi strukturualisme. teori umum tentang hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen meliputi dua aspek penting yakni: aspek statis yang dilihat perbuatan diatur oleh hukum dan aspek dinamis yang dimana hukum yang mengatur perbuatan tertentu.

Friedman mengungkapkan pokok-pokok pemikiran Hans Kelsen sebagai berikut:

1. tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menuju kesatuan

2. teori hukum merupakan hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya

3. hukum merupakan ilmu normatif bukan ilmu alam

4.teori hukum adalah formal, suatu cara dengan menata, mengubah isi secara khusus.

           

Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen disebut the pure theory of law mendapatkan tempat yang berbeda karena antara mazhab hukum alam dan positivisme empiris. empirisme hukum melihat dari hukum yang dapat direduksi sebagai fakta sosial. menurut kelsen, interpretasi hukum dengan norma yang non empiris. mazhab hukum alam, kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral. teori tertentu dikembangkan oleh kelsen dihasilkan dari analisis perbandingan hukum positif yang berbeda-beda membentuk konsep dasar yang dapat menggambarkan komunitas hukum. masalah utama dalam teori umum adalah norma hukum, elemen-elemennya, hubungan antar tata hukum yang berbeda, dan akhirnya kesatuan hukum dalam tata hukum yang positif yang plural. the pure teory of law menekankan pada pembedaan yang jelas antara keadilan trensendental dan hukum empiris dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. hukum bukan merupakan manifestasi dari orotitas super human, tetapi merupakan teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia

5. Utilitarianism

1. Pelajari kuliah online prof Jason J Campbell. Terangkan kembali substansi dari kuliah tersebut berdasarkan catatan yang ia berikan.  

Jawaban:

Dalam kuliahnya, J Campbell menerangkan bahwa utilitarianisme Mill menjelaskan hubungan antara makna dari tindakan dan hasil yang tersimpulkan dari proses tindakan tersebut. Dan hal ini tercermin pada Summon Bonum yang berarti kebahagiaan terbesar.

 Pertimbangan selanjutnya dari utilitarianisme Mill adalah pemaknaan lebih terhadap hasil dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Campbell membedakan antara “should” dan “ought”, juga “must” dan “have”. Moralitas “must” dan “have” merupakan konsepsi moralitas yang diusung para tokoh etika logis sebagai moral obligation, sehingga pemahamannya sangat ketat dan bersifat wajib, sedangkan konsep moral yang diusung Mill adalah pembicaraan mengenai “should” dan “ought”.

Menurut Mill, dalam pengaplikasian hukum setiap individu memiliki kemampuan mental untuk menimbang setiap tindakan yang dilakukkanya, hal ini biasa juga disebut sebagai kapasitas moral seseorang. Yakni, kesadaran menentukan sebuah konsepsi umum atas judikasi moral terhadap sebuah tindakan. Mill juga melihat bahwa tindakan tidak dapat dinilai benar atau salah, moral atau amoral. Tindakan kita hanya dapat dinilai benar salah melalui hasil dari pengaplikasiannya dihadapan hukum

Dalam tolak ukur selanjutnya, Moral adalah sebuah prinsip utilitas yang menekankan pada prinsip kebahagiaan paling tinggi. Yakni sebuah tindakan yan menekankan pada kebahagian, dan bisa dinilai salah bila tidak menyebabkan kebahagiaan. Hal ini membuktikan bahwa tindakan tersebut berdasarkan kebebasan, dan pleasure dari masing-masin individu dan kebebasan dari rasa terluka. Jadi setiap tindakan dapat dinilai valid terhadap moral jika ia menghasilkan kebahagiaan pada individu.

2. Jelaskan pemikiran Bentham mengenai utilitarianism , jelaskan bagian pemikirannya mengenai 1.utilitarianism kalkulus, 2.hedonic calculus, 3. act utilitarianism

Jawaban:

Prinsip utilitarianisme dilihat berdasarkan konsekuensi yang muncul dari tindakan moral kita. Tindakan ini didasarkan pada kehadiran kebahagiaan yang melebihi rasa sakit yang muncul. Prinsip ini bisa dilihat juga sebagai implementasi dari kuantitatifikasi konsekuensi yang dihasilkan setiap tindakan moral yang dilakukan, kebahagiaan yang muncul untuk kuantitatif yang lebih besar untuk masyarakat.

Menurutnya pula, bahwa utilitarianisme kalkulus merupakan prinsip yang cukup penting untuk diimplementasikan. Karena pada dasarnya setiap kebahagiaan yang muncul ditujukan untuk meminimalisir perasaan sakit. Yang kadang disebut juga sebagai hedonistik kalkulus. Dimana perhitungan kebahagiaan diukur secara matematis dan durasinya terhitung untuk kebahagiaan jangka panjang dan kebahagiaan universal.

Dengan hal tersebut pada akhirnya berimplikasi pada act utilitarianism dimana setiap tindakan bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dengan cara memberikan kebahagiaan dari kebahagiaan yang lain, seperti yang dilakukan pencuri untuk mengambil harta koruptor untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Hal ini kemudian yang menjadi simbol kontroversi namun tetap sejalan dengan visi dari utilitarianisme itu sendiri.

3. Utilitarianisme Jhon Stuart Mill :

Jawaban:

John Stuart Mill menyatakan bahwa ada dua sumber pemikiran utilitarianisme. Pertama, dasar normatif artinya suatu tindakan dianggap benar kalau bermaksud mengusahakan kebahagiaan atau menghindari hal yang menyakitkan, dan buruk kalau bermaksud menimbulkan hal yang menyakitkan atau tidak mengenakkan. dan Kedua, dasar Psikologi artinya dalam hakikat manusia berasal dari keyakinannya bahwa kebanyakan, dan mungkin saja semua, orang punya keinginan dasar untuk bersatu dan hidup harmonis dengan sesama manusia .

Lebih dari itu lanjut Mill, tolak ukur moralitas kebahagiaan kaum utilitarianisme bukan kebahagiaan pelaku saja, melainkan demi kebahagiaan semua. Mungkin akan muncul pertanyaan: apa yang dapat menggerakkan saya untuk berkurban demi kebahagiaan orang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini Mill memakai teori psikologi tentang asosiasi: Asal saja orang membiasakan diri untuk mengaitkan kebahagiaan nya sendiri dengan kebahagiaan seluruh masyarakat, maka motivasi untuk mengusahakan kebahagiaan sendiri juga akan mendorongnya untuk mengusahakan kebahagiaan masyarakat .

Menurut Mill, semula manusia memang bukan menginginkan keutamaan (atau uang dan sebagainya) demi dirinya sendiri, melainkan hanya sebagai sarana untuk menjadi bahagia. Karena manusia menyadari bahwa ia hanya dapat menjadi bahagia apabila memiliki keutamaan, maka ia mengusahakan agar ia memilikinya. Tetapi dengan terus mengejar keutamaan, lama-kelamaan keutamaan dikaikan sedemikian erat dengan kebahagiaan sehingga seakan-akan menjadi bagian dari kebahagiaan.

Bagi Mill bahwa keinginan untuk memeroleh kesenangan yang besar merupakan satu-satunya motif tindakan individu, dan bahwa kebahagiaan yang paling besar dari setiap orang merupakan patokan bagi kebaikan masyarakat dan sekaligus menjadi tujuan dari semua tindakan moral

Kebahagiaan adalah kesenangan (pleasure) dan bebas dari perasaan sakit (pain) sedang ketidakbahagiaan berarti adanya perasaan sakit (pain) dan tidak adanya kesenangan. Maka, Ada dua hal yang dapat dipahami, Pertama, moralitas tindakan diukur dari sejauh mana diarahkan kepada kebahagiaan, dan Kedua, kebahagiaan sendiri terdiri atas perasaan senang dan kebebasan dari rasa sakit .

4. Bandingkan pemikiran Bentham dan Mill, jelaskan !

Jawaban:

Dari pemikiran Bentham dan Mill, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara implementasi utilitarianisme yang lebih memfokuskan pada kebebasan dan kebahagiaan perseorangan dan kuantitatifikasi kebahagiaan dalam jaring-jaring komunal yang lebih besar. Hal ini jelas terdapat dalam konsekuensi yang muncul dari produk-produk utilitarian yang sudah disebutkan diatas.

Bentham	Mill
Tindakan paling bermoral adalah adalah memaksimalkan kenikmatan dan meminimalkan kesedihan	Suatu tindakan adalah baik hanya jika memaksimalkan kebahagiaan manusia
Terpusat pada diri sendri	Perlunya mempertahankan kebaikan yang universal
Hedonistic calculus,  berdasarkan pada poin-poin; intensitas, durasi, kedekatan.	Hirarki pada kebahagiaan
Act utilitarianism: mencari kebahagiaan atau kesenangan terbesar atau terbanyak dengan mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan, baik buruk bahagia derita	Semuanya memiliki juga memilki aturan, utilitarian

6. Economic Analysis of Law

1. Apa itu Economic Analysis of Law atau Law and Economics? Bagaimana tipenya? Apa tujuannya dan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut? Buatlah rangkuman materi Economic Analysis of Law.

Jawaban:

Economic Analysis of Law merupakan wujud pendekatan teoritis positivistik terhadap sistem hukum yang menggunakan kerangka berpikir ilmu ekonomi dengan menekankan pada efisiensi demi mencapai solusi hukum yang paling efektif dan efisien. Cara kerjanya dengan metode kuantitaif yang berdasarkan pada sumber data-data atau fakta. Analisis ekonomi atas hukum bermaksud melacak cara kerja dan prinsip-prinsip masyarakat dalam mematuhi hukum yang telah dibuat. Dengan mempelajari analisis ekonomi atas hukum, pera penegak hukum mampu menestimasi tindak kriminalitas para pelanggar hukum dan dapat menentukan hukuman apa yang paling pantas sesuai dampak dan imbas ekonomi yang telah dilakukan oleh pelanggar hukum.

2. Bacalah  artikel dalam link ini:

http://ingrimayne.com/econ/Efficiency/WhatIsEff.html dan

http://ingrimayne.com/econ/Efficiency/Nutshell.html

Jelaskan apa itu economics efficiency dan Pareto optimum dalam satu halaman

Jawaban:

Efisiensi ekonomi dalam hukum tidak berbeda jauh dari efisiensi ekonomi dari prakteknya dalam ekonomi pasar. Yakni relativitias atas efisiensi yang muncul dari praktek-praktek efisiensi yang diharapkan muncul atas tindakan yang dilakukan. Efisiensi ini memang berbeda-beda tergantung tempat dimana hal tersebut diberlakukan. Berdasarkan prinsip ini dalam praktek hukum, ia meminjam prinsip dari teori ekonomi untuk dapat menjalankan dan menghasilkan keadilan yang optimal dimana hukum itu diberlakukan. Hal ini sebagai syarat untuk kesetaraan dan tidak pandang bulunya pelaksanaan hukum kepada setiap manusia.

                        Praktik efisiensi ekonomi hukum ini juga berbanding lurus terhadap keadilan hukum yang diharapkan atas kehadirannya dimasyarakat. Keuntungan dan kerugian yang muncul menjadi sisi yang paling difokuskan untuk dapat dicapai. Keuntungan yang sama dan kerugian yang diminimalisir namun mendapat porsi yang seimbang, sehingga tidak terjadinya ketimpangan dalam proses pelaksanaan judikasi hukum itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut efisiensi ekonomi dari hukum itu sendiri perlu adanya sebuah kalkulasi dari hasil-hasil yang akan dicapai. Seperti dalam prinsip marketing/penjualan hal ini dirasa perlu dilakukan untuk menghindari konflik dari munculnya sebuah keputusan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip ini, hadir konsep pareto optimum, yakni sebagai teori yang mendukung optimalisasi kehadiran efisiensi ekonomi hukum untuk dapat menghasilkan keadilan yang optimal. Bagaimana prinsip/teori ini berjalan? Prinsip ini didasari dengan observasi atau penelitian kuantitatif pada suatu wilayah. Observasi ini meneliti kultur sosial, tradisi dan politik yang berjalang. Sehingga keputusan hukum yang dijatuhkan bisa sesuai dengan kondisi yang sudah tercipta sebelumnya di wilayah disebut.

3. Pelajari diagram ini dan jelaskan apa maksudnya:

Jawaban:

Diagram diatas menunjukkan input data seperti capital goods dan consumer goods dalam rangka menentukan pareto efficiency yang paling optimum dan maksimum. Efisiensi optimum tersebut terletak pada titik A dan titik B yang dibarengi dengan pencapaian capital goods antara K dengan K1  dan consumer goods pada kisaran C dengan C1.  Dari kurva tersebut kita dapat langsung menganilisis titik efisiensi sekaligus titik inefisiensi pada titik Z, sehingga sudah ada dasar analisis dalam pengambilan keputusan demi mencapai optimalisasi kebijakan.

4. Bacalah point 1 dan 2 dalam artikel ini:

http://plato.stanford.edu/entries/game-theory/#PD

kemudian baca: http://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/

Jelaskan apa itu game theory dan apa yang dimaksud prisoner dilemma

Jawaban:

Game theory adalah studi tentang cara-cara dimana strategis antara pelaku ekonomi yang menghasilkan hasil yang berkenaan dengan prefensi atau utilitas dari suatu agen. Maksudnya adalah suatu bentuk maksimalisasi utility melalui antisipasi terhadap respon yang keluar dari aksi individual maupun nonindividual. Dapat juga diartikan sebagai visualisasi kedaan yang mungkin terjadi atau ramalan akan respon yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan demi mencapai tujuan tertentu.

Prisoner dilema merupakan suatu kemungkinan yang akan dihadapi setelah game theory, atau suatu keadaan ketika berhadapan dengan suatu pilihan yang dilematis. Pertimbangan harus dipikirkan untuk melihat sejauh mana konsekuensi yang dicapai dari setiap pertimbangan tersenut, kemudain memutuskan tindakan apa yang akan diambil guna memenuhi kriteria paling mendekati tujuan atau kesenangan diri sendiri.

7. Critical Legal Studies

Bacalah artikel ali safa’at, Gerakan Hukum Kritis:

http://lingkarstudipolitikhukum.blogspot.com/2007/09/gerakan-studi-hukum-kritis-critical.html

Jelaskan apa yang dimaksud dengan Critical Legal Studies, apa konsepnya dan apa akar pemikirannya.

Jawaban:

Critical legal studies merupakan sebuah gerakan yang digagas atas dasar penolakan terhadap pemisahan rasionalitas hukum dengan perdebatan politis. Critical legal studies menganggap bahwa antara logika hukum dan politik tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Disini posisi antara logika hukum dan politik tidak menjadi samar-samar namun gerakan ini menitikberatkan pada fungsi pengadilan dalam memahami hukum sebagai perhatian utama yang tidak dapat dialihkan. Pendeklarasian peranan atas dasar pembongkaran struktur sosial yang hierarkis. Struktur sosial tersebut tercermin dalam ketidakadilan, penindasan, dan dominasi.

Paradigma yang dipakai dalam pendekatan analisis critical legal studies adalah paradigma ilmu sosial kiri. Mereka melakukan analisis empiris terhadap hukum. Doktrin-doktrin digugat dengan netralitas hukum, otonomi, dan pemisahan hukum dengan politik. Fokus utama kritik mereka adalah liberalisme, hierarki, dominasi, intervensi eksternal, krtik terhadap teori hukum, dan transformasi sosial. Gerakan ini mengacu pada hal-hal yang bersifat tidak pasti, bertentangan dengan legitimasi yang dinilai tidak cukup benar, aturan-aturan dengan standarisasi subjektif, serta pertentangan antara altruisme dan individualisme.

8. Konstitusionalisme

1. Bacalah bab 1 dari http://jimly.com/pemikiran/getbuku/9 buatlah ringkasannya.

Jawaban:

            Menurut sejarahnya, konstitusi berasal dari dua istilah kuno yunani dan romawi, yakni politeia dan constituto dimana keduanya sama-sama menyiratkan sebuat act and legislation on emperor. Konstitusi disini diyakini bahwa kesejahteraan yang terbentuk di sebuah negara berdasarkan kedaulatan dari konstituen yang memberikan wewenang kepada kelompok tertentu mendapatkan kekuasaan untuk mengatur negara. Dari perkembangannya, istilah konstitusi dijelaskan sebagai sebuah dokumen, atau catatan hasil dari konvensi yang kemudian disampaikan kepada legislator untuk dijadikan sebuah aturan layaknya sebuah perundangan, dan hal inilah yang biasanya dijadikan sebagai sebuah alur atau koridor untuk sebuah negara.

Kontitusi memiliki 10 fungsi, untuk mengatur dan membatasi kekuasaan organ negara; mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara; mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara; memberi legitimasi pada kekuasaan negara atau pun penyelenggaraan kekuasaan megara; menyalurkan kewenangan dari sumber kekuasaan negara yang asli kepada organ negara; sebagai simbol pemersatu; sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan; sebagai pusat upacara; sebagai sarana pengendalian masyarakat; sebagai sarana merekayasa dalam pembaruan masyarakat.

2. Bacalah What is Constitutionalism by Bo Li

http://www.oycf.org/Perspectives2/6_063000/what_is_constitutionalism.htm

jelaskan Sembilan elemen dalam konstitusionalisme. Bagilah 9 elemen tersebut ke dalam 2 kelompok fungsi dari konstitusi.

Jawaban:

Dalam artikel Bo Li menjelaskan pembagian 9 elemen dalam konstitusionalisme menurut Louis Henkin, yakni;

Pemerintahan berdasarkan konstitusi

Pemisahan kekuasaan

Kedaulatan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis

Peninjauan kembali secara konstitusional

Sistem kehakiman yang independen

Pemerintahan yang terbatas berkenaan dengan pemenuhan hak individu

Pengontrolan terhadap polisi

Pengontrolan warga negara terhadap militer

Negara tidak berkuasa, jika pun berkuasa sangatlah terbatas, untuk menangguhkan penyelenggaran dari sebagian ataupun keseluruhan konstitusi.

Dari sembilan elemen di atas, dibagi ke dalam 2 kelompok fungsi dari konstitusi. Fungsi yang pertama adalah berkenaan dengan konstruksi kekuasaan dan kemacetan kekuasaan. Dalam konstitusi liberal, keseluruhan sistem pemerintahan dibuat oleh konstitusi baik sebagai sumber maupun fondasi. Disini, konstitusi berperan untuk mendefinisikan, mengalokasikan, dan mengatur kekuasaaan pemerintah. Dalam sebuah sistem kontitusional, diselenggarakan pemilihan berkala untuk melanggengkan keadulatan mana yang lebih populer. Pemisahan kekuasaan dan sistem check and balances pun menjadi salah satu karakteristik sistem konstitusional ini. Konstitusionalisme liberal juga menawarkan norma-norma sebagai aturan hukum dalam pengaplikasian kekuasaan pemerintah, dan memberi batas pada kekuasaan negara yang sifatnya tidak terlalu penting atau tidak wajib.

Fungsi yang kedua adalah perlindungan hak-hak. Liberal kontitusionalisme sejatinya mengakomodir kebebasan berpendapat, kebebasan seseorang sebagai warga negara dan kebebasan kepemilikan, juga adanya sistem yudikatif maupun non-yudikatif yang secara reguler melakukan peninjauan konstitusional terhadap kegiatan yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Hal tersebut penting sebagai pengawasan terhadap perlindungan hak individu, juga untuk melestarikan pemisahan kekuasaan yang diamanatkan secara kontitusional dan sistem check and balances. Jadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pertama melingkupi elemen dalam konstitusionalisme poin 1, 2, 3, dan 9, dan fungsi kedua melingkupi elemen yang ada pada poin 4, 5, 6, 7 dan 8.